Pengantian Dan Pelantikan Bupati Kutim, Masih Menunggu Peraturan Pemerinta (PP)

Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi

Sangatta,WARTAKUTIM.com – Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi mengatakan, pihaknya akan meminta petunjuk kepada kementerian dalam Negeri, terkait dengan pelantikan wakil bupati Kutim Ardiansyah menjadi bupati Kutim. (BACA : Isran Noor Yakin, Pengunduran Dirinya, Tidak Akan Di Tolak DPRD Kutim)

“Untuk penetapan atau pengusulan pengantian bupati, Apakah di usulkan melalui rapat paripurna atau tidak. Itu mekanismenya yang belum jelas dalam undang undang 23 tahun 2014,”kata Unad panggilan akrab Mahyunadi kepada wartawan, Kamis lalu.

Tata cara pengantian bupati, lanjut unad, berdasarkan undang No 23 tahun 2014 pasal 173 ayat 4, diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Sementara PP Pengantian Bupati kata politisi Partai Golkar itu belum ada. (BACA : Ini, Alasan Isran Mengundurkan Diri dari Jabatanya.)

“Sambil menunggu PP nya, Insyah Allah hari senin atau selasa, saya akan berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri, karena PP belum keluar.”ungkapnya.

Lebih lanjut Unad mengatakan, untuk pemberhentian bupati Kutim, pihaknya tidak dapat mencegat pemberhentian itu dan tidak perlu untuk diparipurnakan. “Banyak isu yang beradar kalau DPRD seolah olah menghalang halangi pergantian bapati. ini tidaj benar (BACA : Herlang : Tidak Rela Bupati Kami Jadi Pengangguran)

“Untuk emberhentian bupati, tidak perlu ada rapat Paripurna di DPRD. Kan kita sudah umumkan tempo hari. tingga tunggu SK pemberhentian bupati saja. “jelasnya.

Unad menambahkan, sedangkan untuk pengusulan penganti Bupati yang berhenti atau di berhentikan.”sekarang yang saya masih belum ketahui. Apakah pengusulan penganti bupati atau pelantikan bupati, apakah melalui paripurna atau tidak melalui paripurna,”kata adik Wakil ketua MPR RI Mahyudin itu.

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: