Ragam

Ardiansyah Sulaiman Pimpin Apel Gabungan Korpri

Bupati saat menjajal kekuatan perut atlet tarung drajat pada apel gabungan kemarin. (ist)

SANGATTA- Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman berharap Satuan Polisi Pamong Praja pada usianya yang ke 65 ini menjadi semakin matang. Berikutnya menjelma menjadi satuan perlindungan masyarakat yang semakin profesional dan solid dalam mengemban tugas-tugasnya, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ardiansyah Sulaiman saat menjadi memimpin apel gabungan Korpri memperingati HUT Satpol PP ke 65 dan Linmas Ke 54 serta Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Halaman Kantor Bupati, Senin lalu

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di daerah. Tanpa perhatian yang serius dan dukungan oleh pemerintah daerah maka hasil yang dicapai tidak akan optimal,” kata Ardiansyah kepada ratusan peserta apel yang hadir.

Bupati menyebut peningkatan peran Satpol PP harus melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, tentu saja menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari para polisi pamong praja. Karena selama ini tergambar dalam benak masyarakat tentang sikap dan tindakan Polisi Pamong Praja yang kasar, beringas dan sewenang-wenang.

Hal tersebut kata Ardiansyah, kemungkinan disebabkan oleh peran media yang menempatkan masyarakat dalam posisi inferior dibanding dengan Polisi Pamong Praja sehingga harus senantiasa dibela meskipun belum tentu benar. Kemungkinan yang lain disebabkan oleh penyelenggaraan yang tidak profesional dan proporsional sesuai ketentuan standar operasional prosedur yang ada, sehingga seringkali lebih mengedepankan kecepatan untuk menyelesaikan perintah tugas, sehingga nilai-nilai humanisme terabaikan. Semangat yang ada pada Polisi Pamong Praja bisa menjadi Boomerang ketika tidak didukung profesionalitas. Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Bukan diukur dari pakaian dan atributnya, melainkan dari konsistensinya menegakkan aturan secara proporsional dan professional.

“Begitupun halnya dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang sudah sangat dekat dan tahapannya sudah dimulai, kiranya Polisi pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat mampu membantu pemerintah daerah agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung hingga berjalan aman dan lancar, Jujur dan Adil. Pentingnya menjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan Pilkada tentunya menjadi tanggung jawab bersama sehingga rasa antusias masyarakat terhadap pesta demokrasi semakin bertambah karena pilihan kita sangat menentukan siapa pemimpin yang dapat membangun Kabupaten Kutai Timur ini lima tahun kedepan,” jelas Bupati.

Melalui Pilkada 2015 ini dia juga mengajak seluruh anggota KORPRI untuk sama-sama mensukseskan reformasi dan demokrasi ke arah tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menghormati pranata hukum dan demokrasi. Selanjutnya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Enviromental Day) tahun 2015 yang bertema ?Seven Bilion dreams, One Planet, Consume With Care?, bertujuan untuk menegaskan komitmen dan aksi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup semua Negara di dunia. Mengajak dan melibatkan secara aktif masyarakat serta spontanitas, kreativitas dan modal sosial yang kita miliki dalam menjaga sumber kekayaan alam kita yang merupakan salah satu unsur penting dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional kita. Untuk itu aksi global termasuk di Kabupaten Kutim perlu segera dilakukan pola konsumsi dan produksi menuju ?Hemat Sumber daya, berkualitas lebih baik dan melindungi lingkungan hidup?? Upaya ini merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi hijau yang lebih berkualitas yang melibatkan semua lapisan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Kebijakan tersebut memungkinkan sinergi antar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara lebih terpadu seperti Konservasi, Pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, Pengendalian pencemaran, Produksi bersih, Ekolabel (produk ramah lingkungan), Adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan), Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan sampah dan 3R (Reduce-Reuse-Recycle).

Arahan tersebut menuntut kolaborasi dan sinergi Kementrian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah serta dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan edukasi yang berfokus pada efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam , pola hidup hemat sumberdaya seperti kegiatan pengurangan timbunan sampah, pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Serta tentu saja pola pengembangan kebijakan alokasi dan eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya lahan, hutan dan tambang yang tepat dan keseimbangan dalam prinsip-prinsp ekosistem. Atraksi tarung drajat oleh puluhan Satpol PP turut menyemarakkan apel gabungan kemarin. (hms3)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: