Berita Pilihan

Ketua DPRD Kutim ; Putusan MK, Pil Pahit Untuk Ditelan

Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi

Sangatta,WARTAKUTIM.com – Terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada serentak yang mewajibkan seluruh bakal calon bupati-walikota dari kalangan anggota DPRD,  untuk mundur dari jabatannya saat resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh KPU setempat. Membuat pihak legislator berpikir ulang untuk maju. Pasalnya, keputusan MK tersebut mengancam kehilangan posisi sebagai anggota legeslatif jika tidak terpilih dalam pilkada 2015 mendatang.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan, putusan itu sangat merugikan bakal calon dari khususnya bakal calon dari anggota DPRD.

“Pastilah sangat dirugikan. “singkatnya, ketika ditanyakan wartawan, apakah keputusan MK itu merugikan dirinya, terkait ketentuan yang mengharuskan anggota DPRD, kepala daerah dan PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sejak ditetapkan oleh KPU sebagai calon Kepala Daerah ?

Jawabnya, dalam politik ada konsekuensi yang tentunya harus ditanggung, kadang-kadang undang-undang itu merugikan dan kadang-kadang juga menguntungkan. “Keputusan ini adalah pil pahit jika ditelan dan bisa juga pil pahit itu menjadi obat”. Ujar Unad sapaan akrab Mahyunadi kepada wartawan di kantor DPRD Kutim, Kamis (9/6).

Hal itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dimana pemohon mengajukan uji materi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s.

Pasal 7 huruf s UU Pilkada 2015 tersebut dinyatakan oleh Mahkamah telah berlaku diskriminatif, karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, melainkan cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.. (bnr)

Click to comment
To Top