Berita Pilihan

Samakan Presepsi, Agar Pilkada Berjalan Jujur Dan Adil

KOORDINASI

 
Sangatta, WARTAKUTIM.com – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung serentak pada bulan Desember 2015 mendatang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah melakukan koordinasi terkait persiapan Pilkada, terutama bagaimana proses tersebut dapat berjalan di seluruh wilayah Kutim, baik di daerah pedalaman dan pesisir.

Koordinasi sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kapolres AKBP Anang Triwidiandoko, Dandim 0909/SGT Letkol (Inf) Ibnu Hudaya, Danlanal Sangatta Kapten Laut (P) Donny Suharto, Kepala Kejaksaan Negeri Tety Syam. Serta juga sejumlah pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) dilingkungan Pemkab Kutim.

Bupati Ardiansyah Sulaiman meminta, agar pelaksanaan Pilkada di Kutim dapat berjalan dengan jujur, adil, serta terpercaya. Karena hal ini berkaitan langsung dengan masa depan seluruh warga Kutim, periode lima tahu mendatang.

“Yang terpenting bagaimana seluruh Camat dapat memantau pelaksanaan Pilkada dengan aman dan lancar, sehingga seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya. Tugas camat memantau dengan meminta laporan dari Desa atau Kecamatan, sehingga menghindari warga yang memiliki hak suara tetapi tidak mendapatkan kartu suara,” pungak Ardiansyah Sulaiman.

Terlebih lagi bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dapat memantu pelaksanaan pemilu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Apalagi untuk wilayah Sangatta Utara yang banyak warga Kutim, yang merupakan warga pendatang namun telah terdaftar resmi sebagai warga. Sehingga menekankan agar mereka menggunakan hak pilih sangatlah penting.

“Panswaslu juga dapat memantau data-data tersebut mengingat ada warga yang berhak memberikan hak suaranya. Seperti karyawan perusahaan-perusahaan, dan kepada pihak manajemen perusahan diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada karyawannya dalam menggunakan hak pilihnya,” terang Bupati.

Kepala Kesbangpol Abdul Kadir mengatakan tujuan dari menyatukan dan mempertemukan berbagai pihak terkait, adalah untuk menyatukan presepsi semua pihak. Mengenai peran Pemkab, FKPD, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama. “Pelaksanaan demokrasi harus berjalan sesuai dengan cita-cita suci masyarakat, bahwa hak memilih merupakan hak yang harus dilindungi dan didukung. Agar amanat reformasi 1998 dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh semua pihak,” jelasnya.

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: