Berita Pilihan

Kementerian Keuangan Sosialiasikan Kebijakan ADD

1

SANGATTA, WARTAKUTIM.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam upaya peningkatan mutu Pemerintahan Desa, mengelar Sosisalisasi Kebijakan Dana Desa, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS) berkerjasama dengan Komisi XI Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia.

Acara tersebut dilaksanakan diruang Meranti Kantor Bupati, dihadiri Asisten Pemerintahan Syafruddin, Kepala Bapemas Erlyan Noor, Anggota DPR RI Fraksi PPP Kasriyah, Kementrian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Dudi Hermawan, Camat, serta perwakilan perangkat desa dari seluruh Kecamatan di Kutim, beberapa waktu lalu.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Syafruddin mengatakan, Dengan dana desa perecanaan yang dibuat oleh desa berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, lalu dilaksanakan dengan serius, kerja keras, krestivitas, kejujuran, iklas, dan semangat.

“Pengerjaannya tetap mengacu pada perundang-undangan mengenai desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Agar terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari.Kemudian, Arah perecanaan juga harus jelas yang menitik beratkan kepada kemandirian masyarakat sehingga terwujudnya otonomi desa yang mandiri, agar nanti tidak bergantung pada dana-dana bantuan lagi,” tegasnya.

Penyampaian materi mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), diberikan langsung oleh pihak Kementrian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan yakni Dudi Hermawan. Sebagai panduan, untuk tiap peserta yang hadir mendapatkan buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa yang didalamnya berisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43, PP Nomor 60, PP Nomor 22 terbitan 2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: