Berita Pilihan

DPRD Kaltim Konsultasikan Pembentukan DOB Kutara Ke Dirjen Otda

Konsultasi DOB Kutai Utara 1

Sangatta, WARTAKUTIM.com – Kunjungan Kerja dilakukan oleh pihak DPRD Kalimantan Timur ke Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (1/10) lalu. Kegiatan ini adalah perihal resmi yang dilakukan oleh DPRD Kaltim terkait persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara.

Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung, SE dan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Bidang Otonomi yakni Josep, S.Pd. Rombongan berjumlah 19 orang yang langsung menemui pihak Dirjen Otda untuk konsultasi lebih lanjut terkait daerah yang nantinya bakal menjadi daerah yang mandiri dengan mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian tersebut.

“Rombongan kami total ada sembilan belas orang, selain Saya sendiri dan Pak Josep. Terdapat tujuh orang anggota DPRD Komisi I lainnya yang turut serta, seperti H. J Hidin, Hj Siti Qomariah, Yakob Manika, Safuad, H. Azhar Baharuddin, Rusianto, Hj Syarifah Masyitah, dua orang staf komisi, dan empat orang tenaga ahli, selain terdapat juga empat orang tim inisiator pemekaran DOB Kutai Utara yang dipimpin oleh H. Majedi Effendi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.

Dalam keterangan lebih lanjut, konsultasi oleh pihak DPRD Kaltim dan Komite Pemebentukan Kabupaten (KPK) Kutai Utara adalah untuk mengkonsultasikan perkembangan lebih jauh terkait daerah yang akan bakal lepas dari kabupaten sebelumnya yakni Kutai Timur. “Kita ingin bagaimana hal-hal terkait persiapan pemekaran dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami dapatkan dari konsultasi tersebut akan menjadi rujukan kita untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat delapan kecamatan yang akan mandiri nantinya,” jelas Henry Pailan Tandi.

 

Konsultasi DOB Kutai Utara 2

Sementara itu, Ketua Komite Pembentukkan Kabupaten (KPK) Kutai Utara H. Majedi Effendi mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh DPRD Kaltim menunjukkan bukti keseriusan antara dua lembaga yakni Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim terkait daerah otonomi baru. “Karena sebelumnya baik Bupati Ardiansyah Sulaiman dan DPRD Kutim telah memberikan rekomendasi penting terkait DOB Kutara, hal inilah yang terus kita perjuangkan agar menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat. Yang jelas kita berharap dukungan penuh seluruh warga Benteng Mawakal agar perjuangan ini mampu terwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seluruh tokoh masyarakat dan adat bersatu padu untuk mewujudkan mimpi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi delapan kecamatan yang akan tergabung dalam Kutara,” ungkapnya pada WARTAKUTIM.com

Perlu diketahui, jika sebelumnya pembentukan Kutai Utara telah mendapat dukungan dan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dikeluarkannya surat dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Utara (Kutara) pada 8 September 2015 lalu oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak. Dalam surat itu berisi 3 butir poin. Poin pertama yakni, usulan pemekaran Kabupaten Kutim dalam rangka pembentukan DOB Kutara wilayahnya meliputi Kecamatan Kombeng, Batu Ampar, Long Mesangat, Telen, Busang, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Wahau. Telah diwacanakan sejak tahun 2009 dengan persyaratan mengacu kepada Peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Di poin kedua, dalam perkembangannya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah memberikan persetujuan untuk pembentukan calon DOB ini. Dengan surat keputusan Nomor 135.4/K460/2015 tanggal 23 Juli 2015. Di poin terakhir yakni pemekaran ini dipandang perlu untuk memperpendek rentang kendali memacu pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim pada perinsipnya mendukung rencana pembentukan DOB Kutara sepanjang persyaratanya memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan petujung teknisnya termasuk dukungan DPRD Kaltim.

 

 

Click to comment
To Top