Berita Pilihan

Jangan Sia-Siakan Pengorbanan Salim Kancil

Salim Kancil

Sangatta, WARTAKUTIM.com – Nyawa melayang di tangan orang-orang suruhan yang tidak ingin usaha ilegal mereka terusik. Perilaku yang jauh dari nilai kemanusiaan dan keadaban itu dilakukan sebatas urusan rupiah. Kisah Salim, aktivis penolak tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur, ini haruslah menjadi pamungkas bagi kelamnya kejahatan kemanusiaan.

Apalagi, kemudian kejadian tersebut ternyata diotaki kepala desa yang semestinya mengayomi warganya. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, tidak boleh lagi muncul kesan pembiaran oleh aparat seperti dalam kasus yang juga menyebabkan Tosan, kawan Salim, luka parah akibat penganiayaan. Kesan pembiaran muncul atas kejadian yang menimpa dua aktivis antitambang di Desa Selok Awar-Awar itu, yang seharusnya tidak terjadi bila ada keseriusan dari aparat kepolisian yang menanggapi laporan korban mengenai ancaman pembunuhan.

Salim dan Tosan telah melaporkan ancaman dari Tim 12 asuhan kepala desa mereka ke Polres Lumajang. Namun, ternyata jaminan keamanan yang harusnya hadir tak kunjung sampai hingga Salim menemui ajal dan Tosan terkapar karena ditusuk dan dilindas motor berkali-kali. Tidak ada kata lain kecuali sadis.

Tosan dan Salim mungkin secuil kisah yang juga dialami orang-orang yang peduli dengan masalah serupa. Benturan-benturan dua sisi berbeda selalu menghadirkan ketakutan-ketakutan bagi yang benar. Biasanya, kekuatan yang salah lebih besar dan tak peduli dengan efek tindakan mereka. Menurut Advokasi Tolak Tambang Pasir Lumajang, kejadian ini harus menjadi acuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam di tengah masyarakat.

Penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan sesungguhnya sudah berlangsung lama. Bukan hanya di Selok Awar-Awar, penolakan aktivitas pertambangan terjadi juga di sepanjang pesisir selatan Lumajang. Panjangnya daftar konflik akibat aktivitas pertambangan pasir besi di pesisir selatan Lumajang itu rupanya tidak menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang beserta aparat keamanannya.

Bahwa tambang-tambang tersebut beroperasi secara ilegal dan merusak lahan pertanian di pesisir sehingga rentan berkonflik dengan kepentingan petani sebetulnya sudah jamak diketahui. Anehnya, sama sekali tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Aparat semestinya paham bahwa bila situasi itu terus dibiarkan, konflik yang terjadi akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang akan semakin buruk.

Namun, belum terlambat bagi aparat untuk menyelesaikan kasus itu setuntas mungkin, dengan menyeret semua pihak yang terlibat. Jangan cuma eksekutor yang ditindak, tetapi juga para inisiator dan promotor. Polisi baru menetapkan tersangka sampai kepala desa. Polisi juga telah memeriksa empat anggota di jajaran Polres Lumajang yang diduga menjadi beking.

Namun, tentu mereka merupakan pihak penyedia. Seharusnya pihak yang membutuhkan atau menampung pasir dari aktivitas tambang ilegal itu juga dibawa ke muka hukum. Tugas penegak hukum juga untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan pihak penadah pasir besi hasil tambang itu. Bukankah hal lumrah bahwa suplai ada karena ada permintaan?

Di sinilah aparat pemerintah harus unjuk diri. Pembiaran hanya akan memberi ruang gerak paling luas untuk mereka yang sewenang-wenang. Pengusutan secara tuntas kasus itu menjadikan perjuangan Salim dan Tosan selama ini tidak sia-sia. Pengorbanan mereka telah membuka semua mata di penjuru negeri bahwa praktik penindasan masih terjadi. (MI)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: