Berita Pilihan

Pemerintah Pusat Godok Disinsentif Ekonomi Kebakaran Hutan

Kebakaran Hutan

Sangatta, WARTAKUTIM.com – Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menuturkan, pemerintah tengah menggodok rumusan disinsentif ekonomi bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran lahan. Skema ini berangkat dari kebakaran lahan gambut yang bukan hanya murni peristiwa alam melainkan sengaja dibakar untuk mendapat manfaat ekonomi.

Menurut Teten, rencana tersebut sudah dikomunikasikan kepada pemilik lahan namun belum bisa diterapkan pada tahun ini. “Ini baru yang akan datang, regulasi dibikin dulu. Mungkin ada perubahan undang-undang, bisa juga perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” ujar Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10).

Teten menjelaskan, garis besar insentif tersebut mencakup empat hal di antaranya pencabutan izin lahan dan lahan yang dibakar tidak bisa lagi digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Selain itu, sertifikat kepemilikan lahan tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan dan bagi korporasi yang terlibat aksi pembakaran tidak boleh melakukan bisnis di bidang kehutanan dalam jangka waktu tertentu.

Di tempat terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan, oknum-oknum pembakar lahan dilaporkan masih berkeliaran di wilayah Sumatera. “Tadi saya dilaporkan di Sumatera orang-orang masih pada bawa jeriken masuk ke kebun, itu masih ada. Saya baru saja dilaporin dari lapangan, jadi nanti saya mau kordinasi dengan Polda-Polda,” ujarnya.

Siti memastikan, jerikan yang dibawa oknum-oknum tersebut berisi bahan bakar minyak untuk membakar lahan. Namun, ia tidak spesifik menyebutkan di mana tepatnya oknum tersebut beraksi. Termasuk jumlah oknum yang melakukannya. “Ya dia ngebakar di lapangan. Perkiraannya seperti itulah karena kalau membakar enggak lewat kanal dia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Siti menuturkan, hingga saat ini Kementerian LHK sudah meneliti 420 perusahaan terkait kebakaran lahan. Di sisi lain, data sekitar 1200 perusahaan sudah diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk ditindaklanjuti. “Ada 1.200 yang datanya saya kirim ke pak Ferry karena kelihatan itu konsesi-konsesi tapi enggak tahu namanya kita karena izinya bukan di kita. Izinya ada di perkebunan, pertanahan dan kabupaten,” katanya.

Siti menambahkan, saat ini sudah ada empat perusahaan yang dibekukan dan izinya dicabut pemerintah. Menyusul 30 perusahaan lagi yang masih berproses hukum. Ia berharap keputusan pembekuan dan pencabutan izin perusahaan bisa segera didapat pada pekan ini. Pemerintah terus mengupayakan pemadaman kebakaran lahan di antaranya menggunakan pesawat water bombing berkapasitas 5 ribu liter, belasan pesawat serupa berkapasitas 500 liter, dan melakukan menajemen tata air di daerah gambut. Termasuk berupaya menanggulangi masalah asap yang timbul akibat kebakaran lahan.

Ia mengklaim, upaya pemerintah saat ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di enam provinsi di antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan jumlah hotsopt (titik panas) yang terpantau sateli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 18 per 5 Oktober 2015 sebanyak 86 hotspot sementara pada waktu yang sama tahun sebelumnya sebanyak 117 hotspot.

Sedangkan total titik panas pada periode 1 Januari-5 Oktober 2015 jumlahnya mencapai 17.357 titik sementara periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 25.601 hotspot. Adapun berdasarkan data satelit Terra-Aqua (NASA) pada 5 Oktober 2015 jumlah hotspot sebanyak 663 titik sementara periode 1 Januari-5 Oktober 2015 sebanyak 26.239 titik panas. (MI)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: