Berita Pilihan

Dishut Dan BPKH, Identifikasi 7.816 Ha Kawasan Enclave TNK

Irwan : “Awal Desember nanti, sudah bisa dimulai penetapan tapal batas defenitif, untuk kawasan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan”

Irwan RidwanSANGATTA,wartakutim.com –  Dinas Kehutanan Kutai Timur (Kutim) bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) akan segera melakukan identifikasi di lapangan serta pemancangan batas sementara berdasarkan rencana redeleniasi Kecamatan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan yang masuk dalam wilayah Areal Pemnggunaa Lain (APL) seluas 7.816 Ha di Taman Nasional Kutai (TNK). Kegiatan indentifikasi lapangan ini juga akan didampingi perangkat Kecamatan dan Desa, yang rencana akan memakan waktu 20 hari sejak dimulai pada 2 November, nanti.

“Dengan pelaksanaan identifikasi ini maka ditargetkan pada awal Desember nanti, sudah bisa dimulai penetapan tapal batas defenitif, untuk kawasan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan,” demikian disampaikan Kepala Dinas Kehutana Kutim Idham Edwin didampingi Kasi Penatagunaan dan Perpetaan, Irwan, S.IP, MP.

Dikatakan, pihaknya akan segera melakukan identifikasi lapangan wilayah TNK yang telah dilakukan enclave sebesar 7.816 Ha. Setelah dilakukan indentifikasi maka segera akan dilakukan pemancangan tapal batas sementara.

Irwan mengatakan, walaupun proses indentifikasi dilakukan, ini belum termasuk wilayah Pertamina yang akan dilakukan In-Out atau dikeluarkan dari jumlah 7.816 Ha tersebut karena masih menunggu persetujuan Pertamina dan diskusi Pemkab Kutim dengan Kementrian Kehutanan. Namun pada prinsipnya, Dirjen Planologi pada dasarnya telah setuju dengan rencana redeleniasi yang diajukan Pemkab Kutim, termasuk keluarnya Pertamina dan masuknya perkampungan dayak, Sidrap yang masuk dalam kawasan enclave. Termasuk daerah Bandara Sangkima mulai runway dan sisi darat seperti kargo, perkantoran dan ruang tunggu akan diperluas hingga ke bibir Pantai Teluk Lombok.

Pada anggaran tahun 2016, beberapa tempat di luar in-out Pertamina dipastikan sudah bisa dilakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air, jalan, pendidikan dan kesehatan. Sementara proses In-Out Pertamina, kemungkinan baru bisa diselesaikan jelang akhir 2016.

Dijelaskan, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kutim tetap 17.355 Ha menjadi cuan pembangunan kawasan sesuai rekomendasi Timdu Kementrian Kehutanan dan bukan 7.816 Ha. Sehingga perjuangan untuk kembali melakukan perluasan enclave tetap dilanjutkan. Bahkan Menteri Kehutanan juga sudah berjanji akan memenuhi usulan enclave 17.355 Ha karena pertimbangan Mentri bahwa rekomendasi Timdu merupakan hal yang terbaik serta sudah melalui kajian-kajian.(IA)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: