Warta Parlementeria

DPRD Setuju, Dana Sitaan KTE Diparkir Sementara

Ketua Komisi C DPRD Kutim, David Rantai (ft : google.com)

SANGATTA. DPRD Kutai Timur (Kutim) setuju dengan pemerintah untuk sementara tidak menggunakan dana sitaan dari terpidana kasus korupsi PT KTE, Mujiono senilai Rp83 miliar, yang sudah masuk dalam rekening Pemkab Kutim, untuk digunakan.

Anggota Banggar DPRD Kutim David Rante mengatakan, dana itu memang ada di kas daerah, namun belum akan dibelanjakan untuk pembangunan. Karena itu, dalam RAPBD Kutim tahun 2016, dana itu tidak menggunakannya bagi pembangunan.

“Hal ini merupakan hasil konsultasi dengan pihak Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walaupun pada pertanggung jawaban APBD Kutim tahun 2014 lalu, dana ini sudah tergambarkan dalam pemasukan non pajak sebesar Rp 83 Miliar, namun belum akan dimasukkan dalam batang tubu APBD 2016,” katanya.

Kesepakatan untuk tidak menggunakan dana sitaan KTE ini bukan hanya sekedar mempertimbangkan bahwa kasus hukum PT KTE yang hingga ini masih bergulir. Namun juga pertimbangan bahwa ada masalah internal dalam tubuh perusda tersebut. Seperti belum diselesaikannnya pembayaran gaji karyawan KTE dan permasalahan lainnya. Jangan sampai dengan mengunakan dana yang ada, kemudian membebani DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya atau bahkan menimbulkan permasalahan baru.

Diakui, kemungkinan dana yang masuk ke kas daerah akan terus bertambah seiring dengan penyelesaian beberapa kasus hukum PT KTE yang hingga kini masih bergulir. Namun dana itu masih belum bisa digunakan untuk pembangunan karena menunggu proses hukum pidana dan tuntutan perdata dari komisaris serta petinggi KTE, tuntas di pengadilan.

“Ada baiknya semua permasalahan hukum yang membelit PT KTE ini diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian Pemkab Kutim dan DPRD kembali membicarakan mau digunakan untuk apa dana sitaan sudah yang ada,” katanya.

Sebelumnya, diberitakan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membenarkan adanya sejumlah uang yang masuk ke dalam Kasda Kutim dari hasil sitaan kasus korupsi PT KTE. Namun dana ini belum bisa digunakan karena masih banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan dan membelit internal PT KTE sendiri serta belum adanya regulasi yang mengatur penggunaan dana tersebut.

Ardiansyah mengatakan dana ini posisinya msih dalam kasda Kutim namun belum bisa dimasukkan ke dalam batang tubuh APBD Kutim.

“Saya sudah meminta kepada manajemen PT Kutai Timur Investama (KTI) sebagai induk PT KTE untuk menyelesaikan permasalahan terhadap tuntutan manajemen PT KTE ini terlebih dahulu, sebelum dana ini digunakan,” katanya.

Sementara terkait dana ratusan miliar yang merupakan sitaan kasus korupsi PT KTE yang pada amar putusan perkara korupsi mantan Dirut KTE Anung Nugroho, yang telah disetorkan ke kas negara, Ardiansyah juga menyatakan bahwa pengembalian dana tersebut ke Pemkab Kutim hingga kini juga masih dalam proses ke kementrian keuangan RI.(ADV)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: