Warta Parlementeria

Dana Operasional dan Gaji Guru SMA Masih Masuk APBD 2016

43UceSANGATTA. DPRD Kutai Timur memastikan anggaran operasional operasional dan gaji guru sekolah menengah atas (SMA) masih masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016. Meskipun aturan pelimpahan SMA ke pemerintah provinsi sudah ada, namun baru akan resmi dilakukan di 2017 mendatang. Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kutim Uce Prasetyo, pada wartawan diruang kerjanya beberapa hari lalu.

“Anggaran untuk operasioan dan gaji guru SMA, masih akan dianggarkan di tahun 2016 ini, karena pelimpahan baru akan dilakukan tahun 2017,” kata Uce

Dikatakan, saat ini pemerintah daerah, DPRD terutama instansi teknis terkait masih perlu melakukan pengkajian tata cara atau teknis pelimpahan SMA

“Karena memang Undang-undang (UU) sudah seperti itu aturannya, ya kami ikut saja. Sebagai pemerintah di daerah, apa yang menjadi aturan, ya itu yang akan kita ikuti. Karena kita hanya sebagai pelaksana uu,” katanya.

Hanya saja, dalam pelimpahan sekolah itu, akan ada kendala teknis, seperti guru-guru SMA saat mengurus berkas-berkas administrasi semakin jauh, bisa jadi juga insentif guru yang dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi bisa jadi lebih kecil. Karena itu, pelimpahan dinilai akan jadi masalah. “Masalah yang seperti ini perlu mendapatkan kajian dari semua pihak,” kata Uce.

Meskipun ada masalah, namun juga ada sisi positifnya. Sebab dengan pelimpahan SMU ke provinsi ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus lagi mengelola sekolah SD dan

SMP. Kualitas pendidikan SMP dan SD bisa ditingkatkan lagi. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk SMA, kini bisa dianggarkan untuk membenahi infrastruktur lainnya di bidang pendidikan.
“Asas manfaatnya seperti juga patut kita syukuri,” katanya.

Karena itu, ke depan Pemkab bisa memanfaat anggaran untuk memacu pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di semua kecamatan dan desa di Kutim. Sebab, meski SMA di tarik ke provinsi tapi anggaran dinas pendidikan sebesar 20 persen tetap akan diberikan.

“Anggaran dinas pendidikan 20 persen itu akan tetap dan tidak bisa dikurangi, apa lagi dialokasikan ke dinas atau bidang lainnya. Karena UU Dasar mengatur 20 persen anggaran harus dan wajib dialokasikan untuk bidang pendidikan,” jelasnya.

Artinya, dengan kebijakan pelimpahan SMA ke pemerintah provinsi maka anggaran di bidang pendidikan akan melimpah nantinya. Karena itu DPRD dan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan perlu pengelolaan anggaran agar bisa lebih terarah lagi. “Sarana dan prasarana sekolah yang semrawut di pelosok desa, harus lebih baik lagi ke depan,” katanya. (Adv/ED)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: