Warta Parlementeria

Anggota Dewan Targetkan,Raperda Anak Sudah Disahkan Tahun 2016

Anggota DPRD Dari PKS Kutim Agus Ridwan

SANGATTA. Meski Undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah ada, namun aplikasi dan aturan teknis dari UU tersebut, belum memberikan penangganan kasus anak khususnya di Kutai Timur (Kutim) maksimal.

Karena itu, kini DPRD Kutim sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) yang khusus menanggani kasus dan masalah anak. DPRD Kutim bahkan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Anak. Terget DPRD, Raperda akan disahkan menjadi perda di tahun 2016.

Untuk memaksimalkan pembahasan Raperda ini, Pansus DPRD akan melakukan studi banding ke Balikpapan. Pasalnya, Balikpapan merupakan daerah yang sudah menghasilkan Perda perlindungan anak dan dinilai cukup berhasil. Demikian dijelaskan Ketua Pansus Raperda Perlindungan Anak, yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan, dua hari lalu, dalam pembahasan pertama Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak di ruang rapat panel, kantor DPRD Kutim, yang melibatkan sejumlah instansi terkait di pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutim, seperti Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim Mugeni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Iman Hidayat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Aisyah, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kutim Aji Kifli Oesman.

“Sesuai hasil rapat bersama, kami memilih Kota Balikpapan untuk melaksanakan studi banding. Sebab, kota tersebut sudah menerapkan Perda Perlindungan Anak. Selain demi efektifnya waktu, pada pertemuan itu kami fokus menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Termasuk konsolidasi hal -hal apa yang bisa muncul dari Perda perlindungan anak ini,” Agusriansyah.

Dia menjelaskan, pada penyusunan raperda perlindungan anak, nantinya akan banyak membahas hak-hak anak seperti pendidikan, kesejahteraan sosial hingga perlindungan terhadap anak itu sendiri.

“Masalah-masalah itu cukup dominan ketika ada anak yang bermasalah dengan hukum. Memang, secara UU sudah aada aturan yang mengaturnya, tapi melalui Raperda ini akan penangganannya benar-benar dilakukan hingga ke hal-hal yang teknis,” katanya.

Salah satu poin di bidang pendidikan yang menjadi pembahasan adalah adanya aturan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/Aids agar dilindungi hak-haknya guna tetap memperoleh pendidikan.”Hal-hal seperti ini perlu dijabarkan dalam Raperda nantinya,” kata Agus.

Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, akan diatur bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak korban human trafficking, anak korban penyalahgunaan narkoba, korban HIV/Aids, korban penculikan, tidak memiliki orang tua hingga anak penyandang cacat dan korban bencana alam. “Beberapa poin permasalahan itu harus dan wajib diperhatikan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Termasuk Raperda Perlindungan Anak juga akan membahas tentang pekerja anak pada pekerjaan sektor informal. Misalnya penyemir sepatu, pedagang asongan, pengamen, pemulung dan tukang parkir. Beberapa hal itu untuk mencegah dalam jangka panjang. Sebab, Kutim sebagai daerah pemekaran baru terus berpacu dengan pembangunan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pendatang juga semakin tinggi.

“Perlindungan anak pada sektor pekerjaan informal bertujuan untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Termasuk melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak,” katanya.(ADV/ED)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: