Warta Parlementeria

Legislator Inginkan PLTGB Dikelola Profesional

Anggota DPRD Kutai Timur Kutim) Herlang Mappatitti

SANGATTA. Anggota DPRD Kutai Timur Kutim) Herlang Mappatitti mempertanyakan penggunaan uang milik PT Kutai Timur Energi (KTE) yang ditarik tim liquidasi KTE dari CV Astiku senilai Rp40 miliar, namun pembangunan Pembangikit listrik tenaga gas batu bara (PLTGB) yang dikelola oleh PT KTE, hingga kini juga belum jelas progresnya.

Dan yang utama dalam penarikan uang Rp40 milar itu, karena sudah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Yang menyatakan dana yang dikelola oleh PT KTE adalah milik Pemkab Kutim sehingga petinggi KTE dihukum karena menggunakan dana hasil penjualan saham KPC senilai 5 persen milik pemkab itu, karena itu tak ada keraguan lagi untuk menyatakan uang itu dana milia rakyat atau pemkab Kutim.

“Karena dana itu milik Pemkab Kutim, seharusnya dalam penggunaannya jelas peruntukannya. DPRD Kutim harus tau uang itu untuk apa, juga harus ada landasan hukum penggunaannya berupa Perda. “ujar Herlan

Tapi faktanya, lanjut politisi partai gerindra ini, dana ditarik, tidak diketahui pemkab, tidak diketahui DPRD, lalu tiba-tiba dinyatakan habis. Ini jelas tidak benar, cara penggunaanya. Kalau dikatakan habis membangun PLTGB, nyatanya juga sampai sekarang tidak beroperasi. Kalau memang dana sebesar itu tidak menjamin PLTGB selesai, seharusnya tidak digunakan,” katanya.

Herlang yang pernah berjuang bersama dengan Tim Penyelamat Aset Daerah (TAPD) agar dana itu digunakan untuk membangun Kutai Timur, mengatakan, seharusnya manajemen PT KTE, sebelum menggunakan uang itu mempersentasikan penggunaanya untuk apa, baik di jajaran pemkab Kutim, maupun di depan DPRD. Hal itu perlu agar jelas apa yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai apa, sehingga pemerintah dan DPRD termasuk manyarakat mengetahui manfaatnya.

Laman: 1 2

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: