Warta Parlementeria

Dusun Sidrap Butuh Pemekaran

Tertunda Karena Enclave, Jamin 2016 Jadi Prioritas

c01055f3-d0cc-47a5-acb5-fbfd0d1e8050

SANGATTA. Persoalan batas wilayah kawasan perbatasan seperti Dusun Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan memang sering menuai polemik. Jarak yang lebih dekat dan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dengan Kota Bontang membuat warga lebih memilih menjadi warga Bontang. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tapal Batas Wilayah, Dusun Sidrap masuk dalam wilayah Kutim.

Menanggapi masalah ini, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi berpendapat keinginan masuknya wilayah tersebut ke Bontang tidak bisa disetujui. Mengingat tapal batas sudah tertuang jelas dalam UU yang telah disahkan. “Kalau Dusun Sidrap diberikan ke Bontang, daerah di sekitarnya misalnya Desa Suka Rahmat dan Desa Martadinata menginginkan hal yang sama. Ini bisa jadi persoalan baru, makanya tidak dikabulkan,” katanya.

Karena itu, Mahyunadi melihat solusi paling baik dan adil yakni adanya pemekaran Kecamatan, yakni Dusun Sidrap dan beberapa desa bergabung membentuk kecamatan baru. “Mengenai persoalan penambahan desa untuk pemekaran kecamatan hanya persoalan teknis yang tidak memakan waktu lama untuk diselesaikan,” katanya.

Tetapi persoalan saat ini, Kutim sedang fokus menghadapi pemekaran Kabupaten Kutai Utara Kutara), sehingga sumber daya yang ada sementara bekerja menyelesaikan pemekaran itu. Dirinya berharap warga bisa bersabar menunggu pemekaran Kutara menjadi kabupaten baru selesai. “Setelah itu selesai baru bisa dibicarakan kembali,” katanya.

Terkait kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air Mahyunadi mengatakan bahwa memang beberapa tahun lalu dana APBD Kutim tidak bisa masuk karena persoalan enclave dengan Taman Nasional Kutai (TNK). Ini sama halnya terjadi di desa lain di Kecamatan Sangatta Selatan. “Setelah enclave wilayah disetujui Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Agustus lalu, semuanya beres,” katanya.

Dirinya menjamin tahun depan pihaknya akan memberikan anggaran lebih bagi pembangunan infrastruktur di dua kecamatan yakni Sangatta Selatan dan Teluk Pandan. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan kawasan lain. “Kecamatan lain juga tetap ada pembangunan, hanya saja fokus utama di dua kecamatan ini,” tegasnya.

Ditambahkan jika memang nanti memungkinkan terjadi pemekaran kecamatan pasca rampungnya Kutara menjadi kabupaten, maka yang paling utama menentukan ibu kota kecamatan. “Karena pusat pemerintahan ada di ibukota kecamatan, nanti akan dipilih lokasi yang paling dekat dengan pemukiman warga,” harap Mahyunadi.

Yang pasti dirinya berharap warga tak lagi khawatir soal pembangunan, Dusun Sidrap dan sekitar masuk dalam wilayah sah Kutim, tentu akan mendapat porsi anggaran untuk pembangunan. DPRD Kutim akan mengesahkan APBD murni 2016 lebih cepat sehingga lelang bisa dikerjakan akhir tahun ini.

ini akan berpengaruh pada pekerjaan fisik yang dimulai di awal tahun 2016. Semua dilakukan demi percepatan dan pemerataan pembangunan di penjuru Kutim,” tegasnya. (adv/Ai)

Click to comment
To Top