Warta Parlementeria

Anggota DPRD Berharap Pembahasan Anggaran Lebih Transparan

Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan Asisten Ekonomi Bidang Pembangunan Rupinsyah menandatangani RAPBD Kutim tahun 2016

SANGATTA. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutim digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Rabu (18/11). Rapat Paripurna ke 34 tahun 2015 dipimpin Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi dan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutim, Rupiansyah.

Ketujuh fraksi di DPRD Kutim, menyetujui apa yang telah disusun oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, terhadap RAPBD 2016 dan menyerahkan pada pimpinan DPRD dan Pemkab Kutim untuk menyelesaikan proses administrasi RAPBD 2016 untuk segera diperdakan menjadi APBD.

Dalam RAPBD itu, proyeksi pendapatan sekitar Rp 3,5 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 80 miliar, dana perimbangan Rp 2,9 triliun dan pendapatan lain yang sah Rp 530 miliar. Sementara belanja daerah diproyeksi mencapai Rp 3,9 triliun. Terjadi defisit sekitar Rp 384 miliar.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 399 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 15 miliar untuk penyertaan modal atau investasi daerah pada BPD Kaltim. Pada pemandangannya, Rahmaddi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak semua pihak untuk mencermati struktur APBD 2016.

“Soal pendapatan sekitar Rp 3,5 triliun?, fraksi berharap pendapatan dapat ditingkatkan di tahun mendatang. Sedangkan pada sisi belanja yang mencapai Rp 3,9 triliun bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan untuk kebutuhan utama masyarakat. Seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Rahmaddi.

Sedangkan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Didik Prabowo Kusumo mengatakan pendapatan dalam RAPBD 2016 disusun secara under target sedangkan belanja disusun berdasarkan kebutuhan. “Untuk itu, DPRD dan Pemkab Kutim harus sinergi. Sangat perlu kembangkan langkah-langkah pembiayaan. Optimalisasi pendapatan daerah melalui sumber-sumber produktif dan investasi yang memberi multiplier effect” jelas Didik.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D Uce Prasetyo sempat mengajukan interupsi persidangan. Ia meminta agar dalam pembahasan anggaran mendatang, prosesnya bisa lebih demokratis. “Ke depan, kami berharap agar proses penganggaran lebih demokratis. Karena perwakilan rakyat adalah kita semua yang ada di DPRD, baik masuk dalam tim banggar maupun yang non banggar. Tapi karena kali ini sudah disetujui, ya mau diapa,” katanya.

Namun dipenghujung rapat, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Rupiansyah menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda RAPBD 2016. Dengan disaksikan peserta sidang baik dari anggota DPRD Kutim, pemerintahan maupun undangan lainnya.

“Anggaran memang secepatnya kita upayakan untuk diketuk. Targetnya, pertengahan Desember 2015, sudah diketuk. Sehingga Januari 2016 kita sudah bisa memulai proyek pembangunan. Selain itu, Kutim tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai tuan rumah PORProv. Sementara, di Kutim, masih kekurangan venue dan tidak menganggarkan untuk proyek multiyears. Dengan segera diketuk APBD Kutim 2016, maka, pembangunan venue olahraga bisa segera dilakukan,” ungkap Mahyunadi.

Selain itu, percepatan proses pembahasan RAPBD 2016 di Kutim, menurut Mahyunadi juga untuk mengantisipasi adanya tarik menarik atau intervensi politik terhadap anggaran pendapatan dan belanja Kutim tahun 2016.(adv/ED)

Click to comment
To Top