Warta Parlementeria

Ketua DPRD Optimis Pembangunan Venue Porpov Bisa Dikerjakan Awal 2016

Ketua DPD Partai Golkar Kutim Mahyunadi

SANGATTA. Sebagai tuan rumah penyelenggaaan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kaltim 2018, Kutai Timur (Kutim) masih minim sarana dan prasarana olahraga pendukung. Meski demikian, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengaku cukup optimis bahwa semua kebutuhan Porprov dapat dipenuhi nantinya. Melalui penganggaran di 2016, semua kebutuhan anggaran pembangunan sarana dan sudah sebagian besar sudah dapat dialokasikan.

Mahyunadi mengakui, Kutim masih banyak kekurangan venue. Bila pembangunan venue dilakukan melalui alokasi anggaran tahun jamak (Multiyears), maka penganggarannya harus menunggu Bupati Kutim yang baru. Jika mengikuti itu, ditakutkan pembangunan venue-venue tidak bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan Porprov 2018.

“Sebagai tuan rumah, Kutim memang masih banyak belum memiliki venue, misalnya saja kolam renang berstandar nasional. Kalau tidak dari sekarang dianggarkan, maka takutnya tidak bias tercofer di anggaran perubahan 2016 mendatang,” jelas Mahyunadi.

Menurutnya juga, bila pembangunan venue harus menunggu Bupati kutim yang baru, maka alokasi anggarannya baru bisa dilaksanakan di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2016. Opsi itu bisa direalisasikan dengan catatan anggaran harus tersedia sejak awal.

“Kalau di APBD-P 2016 venue baru dianggarkan, maka pelaksanaan pembangunan baru akan bisa direalisasikan di 2017. Kalau seperti itu, maka di 2017 venue itu ditakutkan tidak bisa terselesaikan semua. Karena itu kita tidak ingin masalah teknis seperti itu menganggu jalannya kegiatan Porprov,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kutim ini.

Karena itu, bila Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2016 dapat disahkan cepat, maka pengambilan antrian di provinsi bisa dilakukan sejak awal. Proses asistensi di Provinsi diperkirakan hanya setengah bulan saja. “Artinya, paling lambat pertengahan Desember 2015, kita sudah bisa tetapkan APBD. Kalau disahkan di Desember, maka pengambilan antrian bisa sampai nomor urut kesepuluh,” jelasnya.

Jika demikian juga, asisten baru bisa diselesaikan pada Februari atau Maret 2016. Dengan demikian, pengesahan APBD Kutim akan sangat terlambat dan diluar target yang sudah direncanakan. “Itu sangat bertentangan dengan aturan, tapi bila APBD ditetapkan di Desember, maka proses pelelangan sudah bisa dilaksanakan,” katanya.

Karena itu, pembangunan venue bisa terserap dari Rp 20 hingga Rp 25 miliar. Kalau dilelang di April 2016, maka penyerapan anggaranna maksimal hanya Rp 10 hingga Rp 15 miliar saja. Sementara ada beberapa venue yang anggarannya membutuhkan diatas Rp 20 miliar. “Manfaat disusun dan disahkannya APBD 2016 dengan cepat, yakni untuk mengejar penyerapan anggaran tersebut,”katanya.

Seperti diketahui, masih ada beberapa venue yang belum dimiliki Kutim pada penyelenggaraan kegiatan Porprov 2018 mendatang. Beberapa venue yang dimaksudkan seperti kolam renang, gedung panahan dan beberapa venue-venue lainnya yang ditandingkan pada Porprov Kaltim 2018 .(ADV/ED)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: