Warta Parlementeria

DPRD Nilai Pelayanan Kesehatan di Sangatta Belum Maksimal

Pemerintah Diharapkan Realisasikan Anggaran Kesehatan 10 Persen

sekjen Komisi III (C) DPRD Kutim, Ngafifudin

SANGATTA. Pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dinilai belum maksimal. Apalagi, fasilitasnya seperti kantor pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) masih berbahan kayu. Bahkan ada yang sudah kondisinya rusak dan perlu segera mendapatkan pembenahan. Karena itu, perlu penambahan anggaran dari pemerintah untuk membenahi permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kutim Ngafifudin. Dia mengatakan, Sangatta memang sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga. Fasilitas dan pelayanan kesehatannya juga sudah sangat bagus. Namun untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, sampai saat ini kondisinya sangatlah jauh tertinggal.

“Sebagai ibu Kota Kabupeten, penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan di Sangatta belum begitu maksimal. Ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah supaya dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang,” kata Ngafifudin dua hari lalu pada wartawan.

Dikatakan, bicara pelayanan kesehatan, tak lepas dari bicara masalah kemanusia. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas adalah indikator jika kesejahteraan masyarakat sudah terwujudkan, begitu pula sebaliknya.

“Jika dibidang pendidikan penyelenggaraannya sudah cukup memadai, nah pelayanan kesehatan juga haruslah demikian. Kedua bidang itu haruslah berjalan seimbang,” kata dia.

Contoh belum terselenggaranya pelayanan kesehatan yang maksimal di Sangatta, yakni masih banyak Gedung Puskesmas pembantu yang bangunannya masih berbahan kayu. Selain itu, tenaga medis dan peralatan di Puskesmas juga masih banyak yang belum ada. “Masalah ini akan jadi masukan kami kepada pemerintah,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim ini.

Dia mengatakan, seperti kantor Puskesmas Sangatta dan Puskesmas Teluk Lingga, bangunannya juga masih berbahan kayu. Berbeda dengan dibidang pendidikan, kini semua bangunan sekolahnya mulai dari SD, SMP hingga SMA sudah direnovasi. Semua gedung sekolah tidak ada lagi yang tidak dibeton.

“Kalau Pendidikan mendapatkan 20 persen anggaran dari APBD, maka sesuai Undang-undang (UU) bidang Kesehatan seharusnya juga mendapatkan 10 persen anggaran dari APBD. Kalau ini diberikan, saya kira pelayanan kesehatan dihampir semua kecamatan bisa terselenggara secara maksimal nantinya,” jelas dia.

Diakui, alokasi 10 persen anggaran itu sampai saat ini belum direalisasikan. Akibatnya, pelayanan kesehatan belum terealisasikan secara makasimal dan berkualitas. Sehingga pelayanan masih sangat sulit untuk diwujudkan. Diakui, memang Kutim saat ini sedang giat-giatnya membangun. Hanya saja, mulai menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran yang baik dari sekarang sangatlah diperlukan.

“Sangatta inikan contoh pembangunan di Kutim, jika pelayanan kesehatan belum terselenggarakan dengan baik, tentu di kecamatan yang lain kondisinya pun pasti serupa. Masalah ini sekali lagi harus benar-benar dilihat secara jeli oleh pemerintah,”katanya. (wal/adv)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: