Warta Parlementeria

Anggota DPRD Minta Pemerintah Bangun UPTD Disdukcapil di Kecamatan

Anton Darmawan

SANGATTA. Banyak dinas yang kini membuat Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di berbagai kecamatan. Seperti dinas pendidikan yang membangun UPTD Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dengan UPTD Pertanian dan berbagai macam UPTD dari berbagai dinas lain. Semua itu untuk memudahkan pelayanan masyarakat, atau memperpendek birokrasi pelayanan masyarakat.

Menurut anggota DPRD Kutim Anton Darmawan, Dinas yang seharusnya juga pantas dan paling dibutuhkan masyarakat saat ini jika membuka UPTD adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dijelaskan, pentingnya UPTD Disdukcapil di kecamatan untuk membuktikan kalau pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan berbagai urusan terkait dengan kependududkan itu gratis. Sebab, meskipun pemerintah Kutim menyatakan KTP itu gratis, KK itu gratis, faktanya penduduk di kecamatan harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk bisa mengurus KTP. Sebab saat ini masih harus diurus ke Sangatta, dengan biaya transportasi yang besar.

“KTP mungkin gratis di Sangatta. Tapi untuk orang Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang dan berbagai kecamatan lainnya, itu harus ada uang baru KTP , KK jadi,” kata politisi PPP, dari daerah Muara Ancalong, pada wartawan beberapa waktu lalu.

Dikatakan, ceritanya memang gratis, tapi itu kalau diurus ke Disdukcapil di Sangatta. Tapi kalau warga daru Busang, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Sandaran, dan berbagai kecamatan lainnya, mengurus langsung KTP, KK agar bisa gratis, bisa-bisa keluar uang sekitar Rp1 juta bahkan lebih. Sebab sewa mobil ke Sangatta, itu ratusan ribu rupiah, jadi PP bisa jutaan. Belum lagi kalau menginap di Sangatta, tambah besar lagi. Karena itu perlu ada UPTD Disdukcapil di Kecamatan yang jauh dari Sangatta.

“Kalau titip di pegawai kecamatan, juga pasti ada biaya. Itu minimal Rp300 ribu. Karena toh, kita mengerti, karena pegawai kecamatan juga ke Sangatta, kan butuh biaya. Itupun tidak jelas kapan selesainya, karena nanti setelah datang ke Sangatta, baru diuruskan,” katanya.

Diakui, pernah saat akan pemilihan legislative tahun lalu, sempat ada ada caleg yang bisa mengurus KTP dan KK ke Sangatta, dengan gratis. Hanya setelah itu, kan tidak ada lagi.

“jadi sejatinya, untuk warga di kecamatan yang jauh dari ibu kota Sangatta, tidak pernah menikmati subsidi apalagi yang gratisan. Karena itu kami ingin agar pemerintah membentuk UPTD Disdukcapil di Kecamatn. Ini yang saya akan perjuangkan sampai habis masa kerja saya sebagai anggota DPRD Kutim,” katanya.(adv/wal)[useful_banner_manager banners=2 count=1]

Click to comment
To Top