Warta Parlementeria

DPRD Kutim Siap Mengawal Dan Mendampingi Perjuangan Tim KPK Kutara

Ketua DPRD Kutim Mahyunadi memimpin rapat dengar pendapat dengan tim KPK Kutara. Hearing membahas persiapan keberangkatan KPK Kutara bertemu DPR RI di Jakarta. .

SANGATTA,wartakutim.com – DPRD Kutai Timur mengadakan Hearing dengan Tim Komite Pembentukan Kabupaten (KPK) Kutai Utara (Kutara),Senin (22/1) lalu. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan dihadir sejumlah anggota DPRD.

Dalam hearing tersebut, Mahyunadi mendorong  dan mendukung langkah KPK Kutara untuk mengejar Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutara di 2017 mendatang. “DOB ini harus benar-benar diurus, supaya tidak terkena dampak UU 23 tahun 2014. Kami dari DPRD Kutim siap mengawal dan mendampingi perjuangan teman-teman KPK Kutara ini,” kata Mahyunadi saat menerima langsung tim KPK Kutara Senin lalu.

Politisi Partai Golkar ini mengaku, siap membantu pendanaan pemekaran Kutara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016. Menurutnya dana yang digunakan tim KPK Kutara selama ini murni adalah sumbangan dari masyarakat. Sementara bantuan dari APBD Kutim belum ada yang pernah direalisasikan. Akibatnya, KPK Kutara sampai-sampai harus mengutang Rp 300 juta lebih demi membiayai kajian akademis yang dilakukan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

 “Kata ketua KPK Kutara, saat ini mereka defisit anggaran sekitar Rp 300 juta. Nah, ini akan coba kami alokasikan di APBD Perubahan ini. Nilai pastinya berapa, belum bisa kami tentukan. Kita lihat dulu berapa kebutuhan yang diusulkan mereka. Nantinya, anggaran itu akan dimasukan ke dalam dana hibah,” jelas Mahyunadi.

Dijelaskan, pemberian dana hibah dapat dilakukan untuk tiga hal, pertama hibah yang diberikan ke daerah lain. Kedua, hibah dari pemerintah ke pemerintah. Ketiga, hibah untuk organisasi yang secara struktural jelas mulai dari pusat hingga ke daerah.

“Nah, untuk KPK Kutara, rencananya akan kami hibahkan atas nama pemerintah ke pemerintah. Karena mereka ini adalah tim dari pemekaran Kutara dan tujuannya dalam rangka pembentukan pemerintahan yang baru, jadi bisa saja dilakukan,” katanya.

Untuk mendukung percepatan pemekaran Kutara, Mahyunadi, jika dirinya juga sudah membangun komunikasi dengan Bupati Kutim Ismunandar. Dirinya bahkan meminta supaya pemerintah ikut serta mendukung perjuangan tim KPK Kutara.

Diakui, secara pribadi dirinya ingin pemekaran Kutara sudah dapat dilakukan paling lambat di 2017 mendatang. Dengan harapan, percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah pedalaman dapat dipercepat. Sehingga kesenjangan pembangunan dapat ditekan.

“harapan saya, Kutara minimal sudah dapat dimekarkan 2017 mendatang. Untuk itu, semua kebijakan yang bisa membantu untuk itu, akan kami upayakan lewat eksekutif ini. Dan komitmen kami, di APBD Perubahan 2016 ini, akan membantu usulan anggaran dari mereka  agar terakomodir,” jelasnya.

( adv/jn)

Click to comment
To Top