Berita Pilihan

Pemkab Kutim Masih Memiliki Utang Rp408 M Dari Pembebasan Lahan

wakil bupati Kutai Timur saat diwawancarai awak media di depan ruangan meranti Setkab Kutim

SANGATTA,.  Utang pemkab Kutim dari pembebasan lahan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Tata Ruang,  senilai Rp408 miliar.  Utang ini timbul, karena banyak lahan yang dibebaskan, baru sebatas diberikan panjar, sementara sisanya nyangkut belum terbayar hingga kini.

Akumulasi utang Pemkab Kutai Timur (Kutim), dari pembebasan lahan selama ini terungkap dalam rapat Koordinasi seluruh jajaran pejabat SKPD Kutim dengan wakil bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, Selasa (23/2) kemarin.

Kasmidi saat ditemui  wartawan usai rapat, menyatakan tidak tahu persis akumulasi utang itu sejak kapan mulai. Namun  utang-utang itu adalah utang dari lahan yang dibebaskan, namun hanya diberikan panjar, tapi tahun berikutnya tidak dilunasi. “utang ini termasuk utang pembebasan lahan Pelabuhan Kenyamukan,” katanya.

Diakui angka ini muncul dari  Lapohan Hasil Pemerikasaan (LHP) BPK, tahun anggaran 2014. Namun, Kepala Dinas Tata Ruang Ardiansyah, mengakui kalau utang sebenarnya tidak sebanyak itu lagi. “Tadi Pak kepala Dinas PLTR  (Ardiansyah,Red) bilang tinggal Rp300 miliar lebih,” katanya.

Agar masalah ini tidak terus berlanjut, dan menjadi temuan BPK, Kasmidi mengatakan akan menyelesakan masalah ini secepatnya. Sebagai langka awal, pihaknya akan meminta data dari PLTR, lahan mana saja, yang belum diselesaikan.  Setelah data langkap,  tentu segera dicarikan solusinya agar dibayar.

“Tapi kalau tidak ada data lengkapnya,  tidak mungkin diselesaikan,” katanya.

Diakui, dalam LHP ini yang masih, yang selalu mengganjal Kutim unuk mendapatkan WTP (Wajat tanpa Pengecualian adalah asset, termasuk lahan ini.  Karena itu,  kini tim diantaranya  BPK, Bawasda akan menyelesaikan masalah asset ini. “Kami berharap setelah ini, maka Kutim ini bisa mendapat LHP dengan predikat WTP.

Selain asset seperti lahan, yang juga perlu pembenahan dalam asset seperti mobil hibah dari Kukar, saat pemekaran. Sebab ternyata, hingga kini masih ada beberapa mobil tercatat, namun  barangnya sendiri sudah tidak diketahui dimana. “Jadi,  seharunya, kalau memang barang itu sudah tidak layak pakai, diputikan saja,” katanya(wal)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: