Berita Pilihan

KOMIDI D Laporkan Ke Bupati , Perusahaan Yang Tidak Taat Hukum

jumpapers

SANGATTA,wartakutim.com — Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur Uce Prasetyo menilai  80 persen dari ratusan perusahan perkebunan yang beroperasi di Kutim, tidak taat hokum. Hal tersebut berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan komisi ini sejak tahun lalu.

Menurutnya, Perbuatan ini dilakukan berawal dengan tidak taat admitrasi. Pertama, saat melakukan perekrutan karyawan, tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena itu, 80 persen karyawan ini tidak meiliki KTP.

“Jadi bagimana perusahaan memiliki dokumen indentitas karyawan jika tidak ada KTP. Padahal, KTP adalah untuk memastikan bahwa pekerja di rekrut adalah benar warga negara Indonesia bukan warga asing,” jelas uce kepada wartakutim.com

Dia menambahkan, dalam hal pekerja tidak bisa membuktikan diri sebagai warga negara Indonesia, maka undang-undang (UU) ketenaga kerjaan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing wajib mendapat izin tertulis dari menteri tenaga kerja.

“Pelanggaran terkait perizinan tenaga kerja asing dapat dikenakan proses pidana denda penjara (1-4 tahun) itu berdasarkan amanat pasal 185 UU nomor 13 tahun 2013 atas pelanggaran pasal 42 ayat 1 dan 2,” Kata politis partai PPP ini.

Akibat, lanjut Uce, tidak ada dokumen identitas karyawan, hak-hak pekerja terkait jaminan sosial pekerja dan hak keperdataan lainya, yang harus diproses berdasarkan dokumen kependudukan yang sah tidak jelas pula.

“Padahal, ini berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011 pasal 15 ayat 2 bahwa perusahaan wajib menyerahkan data pekerja dan keluarganya secara lengkap dan benar ke Dinas tenaga Kerja.” Terangnya.

“Dengan status pekerja harian lepas yang disandang pekerja, jelas ini tidak sesuai sesuai dengan ketentuan Kepmenaker nomor 100 tahun 2014 pasal 10. Mayoritas banyak pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun, masih berstatus sebagai tenaga haris lepas, padahal, seharusnya setelah tiga bulan, itu harus diangkat jadi karyawan tetap,” sambungnya.

Terkait hal ini, pihaknya telah melaporkan ke bupati Ismunandar atas pelanggaran administrasi yang dilakukan perusahaan nakal dan dia berharap pemerintah segera menindak lanjuti laparan tersebut.

“Dengan adanya temuan ini, dia akan menindaklanjuti perusahaan yang tidak taat pada peraturan yang telah ditentukan, dengan memberi teguran atau sanksi, yang bagi yang mengabaikan kewajiban memberikan jaminan sosiaL BPJS, jaminan kesehatan dan tunjangan hari raya atau (THR),” jelasnya.(Adv/wal)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: