Warta Parlementeria

DPRD Berharap Pemerintah Menempatkan Pejabat Disnaker Yang Berkompeten

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Uce Prasetyo

SANGATTA. Komisi D DPRD Kutim, yang membidangi kesejahteraan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaan, menilai ada masalah yang akan dihadapi Dinas tenaga Kerja ke depan, kalau kondisinya seperti sekarang ini. Karena itu, Bupati Ismunandar dan Wakilnya Kasmidi Bulang diharapkan nantinya menempatkan pejabat pada posisi atau jabatan sesuai kompetensinya. Demikian dikatakan Ketua Komisi D, Uce Prasetyo, pada wartawan di Media Center Pemkab Kutim beberapa hari lalu.

“kami berharap nantinya pemerintah menempatkan orang-orang pada posisi dan jabatan sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai seperti di Dinas tenaga Kerja. Sekarang, banyak masalah, terutama di dalam perusahan perkebunan, karena kurang tegasnya disnaker menegakkan aturan,” katanya.

Bahkan, yang paling memprihatinkan ke depan, karena kurangnya kaderisasi di Disnaker, sehingga jika 3-4 tahun ke depan, orang-orang yang selama ini mampu menangani masalah tenaga kerja itu pensiun, maka masalah buruh tidak bisa tertangani lagi. “jadi perlu penempatkan orang berkompetensi di sana, dan perlu kaderisasi,” harap Uce.

Seperti diberitakan, Komisi D akan membentuk panitia kerja atas temuan banyaknya perusahan bermasalah, terutama perkebunan di Kutim. Bahkan Uce mengatakan, 80 persen dari perusahan yang pernah diinvestigasi, tidak patuh aturan, dan tidak melakukan adminitrasi benar.

Perbuatan ini dilakukan perusahan berawal dengan tidak taat admitrasi. Pertama, saat melakukan perekrutan karyawan, tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena itu, 80 persen karyawan ini tidak memiliki KTP.

“Jadi bagaimana perusahaan memiliki dokumen indentitas karyawan jika tidak ada KTP. Padahal, KTP adalah untuk memastikan bahwa pekerja di rekrut adalah benar warga negara Indonesia bukan warga asing, dalam hal pekerja tidak bisa membuktikan diri sebagai warga negara Indonesia, maka undang-undang (UU) ketenaga kerjaan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing wajib mendapat izin tertulis dari menteri tenaga kerja, pelanggaran terkait perizinan tenaga kerja asing dapat dikenakan proses pidana denda penjara (1-4 tahun) itu berdasarkan amanat pasal 185 UU nomor 13 tahun 2013 atas pelanggaran pasal 42 ayat 1 dan 2,” jelas Uce pada Wartawan Jumat (19/2) lalu.

Akibat tidak ada dokumen identitas karyawan, hak-hak pekerja terkait jaminan sosial pekerja dan hak keperdataan lainya, yang harus diproses berdasarkan dokumen kependudukan yang sah tidak jelas pula. Karena tidak tertib adminitrasi di mayoritas perusahaan perkebunan tersebut ditemukan hal-hal seperti tidak ada perjanjian kerja tertulis, hanya lisan. Daftar pekerja tidak di beritahukan atau disampaikan ke Disnakertrans.

Perusahan nakal ini, hanya mendaptarkan karyawan tetapnya saja ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara pekerjanya terutama buruh tidak didaptarkan ke BPJS. Buru juga tidak dapat jaminan program pensiun. Termasuk jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) tidak ada bahkan alat keselamatan kerja pun sangat minim diberikan pada karyawan., seperti sepatu boad, sarung tangan pun tak ada. (Adv/ia)

3 Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: