Politik

Diadukan Ke Panitia Verifikasi Munaslub Golkar

Kami membawa kasus ini ke Panitia Verifikasi Munaslub. Saya sudah berikan surat laporan dan bukti-bukti bahwa mereka mempermainkan kader-kader partai seenaknya

760870_02570703052016_aziz_syamsuddinSamarinda,wartakutim.com – Ketua Poros Muda Penyelamat Partai Golkar Kaltim, Amir P Ali, membenarkan adanya pengabaian dan “pelecehan ” yang dilakukan oknum pengurus DPP Partai Golkar Azis Syamsudin dan Idrus Marham terhadap kader yang diusung Golkar pada Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami membawa kasus ini ke Panitia Verifikasi Munaslub. Saya sudah berikan surat laporan dan bukti-bukti bahwa mereka mempermainkan kader-kader partai seenaknya,” kata Amir P Ali yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kaltim periode 2011-2016.

Apapun alasannya, kata Amir bersama Sekretaris Poros Muda Penyelamat Partai Golkar Kaltim Arafat Zukarnain, pasangan calon Golkar Idham Khalid-Abdul Kadir dalam Pilkada di Kabupaten Kukar adalah resmi membawa panji-panji kehormatan Partai Golkar. Bahkan pasangan itu mendapat legitimasi tandatangan dari Ketua Umum Aburizal Bakrie dengan Sekjen Idrus Marham, serta juga mengantongi surat rekomendasi dari kubu Ketua Agung Laksnono.

Pasangan Idham Khalid – Abdul Kadir yang tercatat sebagai pengurus DPD Golkar Kutai Kartanegara, menurut Amir, tidak pantas mendapat perlakuan “pelecehan” dari pengurus DPP Golkar Azis Syamsudin dan Idrus Marham. Apalagi diketahui pasangan ini tidak punya kemampuan logistik yang besar untuk biaya politik. Jauh dibanding pasangan Rita Widyasari – Edi Damansyah yang kampanyenya dihadiri Azis dan Idrus.

“Kita kader-kader Golkar di Kaltim sedih karena pelecehan ini. Mau jadi apa kalau Golkar dipimpin orang-orang seperti ini,” ujar Amir.

Langkahnya membawa kasus tersebut ke Mahkamah Partai, karena sebagai kader Golkar Kaltim Amir punya tanggungjawab terhadap tegaknya wibawa partai. Surat yang segera dikirimkan ke Ketua Mahkamah Partai bernomor 06/P3G/V/2016, tertanggal 9 Mei 2016.

Salah satu tuduhan terhadap Azis Syamsudin selain menyangkut AD/ART, juga pelanggaran Juklak Partai Golkar Nomor 01 tahun 2014 tentang Pilkada. Dalam Juklak tersebut jelas disebutkan bahwa setiap calon yang telah ditetapkan partai wajib didukung dan bagi yang tidak mendukung akan diberikan sanksi.  Mengenai adanya saksi itu juga diatur dalam  PO (Peraturan Organisasi) Golkar No 01 F Tahun 2014. (RSD)

Click to comment
To Top