Berita Pilihan

Dana Hasil Korupsi KTE, Kembali Ke Kas Daerah Rp 341Milliar

jwmbbWAJ5K

SANGATTA. Setelah proses hukum  perkara korupsi yang dimulai Kejagung tahun 2010 lalu, yang menjerat Direktur Utama PT Kutai Timur Energi (KTE), Anung Nugroho dan Apidian TRiwahyudi serta Ketua DPRD Mujiono, akhirnya dana hasil penjualan saham milik Pemkab Kutim senilai Rp576 miliar, berhasil kembali sebagian ke Kas Daerah Pemkab Kutim.

Setidaknya dua hari lalu, dana senilai Rp341 miliar, kembali ke kas daerah, ditarik dari kas Negara. Dana ini merupakan dana sitaan dari kasus korupsi Anung Nugroho dan Apidian Triwahyudi. Sementara tahun lalu, dana Rp83 miliar, berhasil dieksekusi Kejari Sangatta  masuk kas daerah, dalam kasus korupsi KTE, terkait dengan perkara terpidana Mujiono. Sehingga total dana KTE yang kembali ke kas daerah sudah mencapai Rp424 miliar lebih.

Terkait dengan pengembalian dana dari kas Negara ke kas Pemkab Kutim, Bupati Kutim Ismunandar mengaku belum tau persis. “ Saya baru dengar infonya aja,” katanya.

Namun ditanya, bakal digunakan untuk apa dana tersebut, Ismunandar mengatakan, tentu terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan dari DPRD Kutim, apakah akan dimasukkan ke batang tubuh APBD Kutim, atau apa. Namun yang pasti, dia berharap, dana itu digunakan tapi tidak habis. Seperti, penyertaan modal di bank Kaltim. “Saya pribadi berharap, tidak digunakan habis, tapi hasilnya bisa dikenang. Atau investasi, tapi tidak rugi lagi, seperti yang lalu,” katanya.

Terkait dengan kemungkinan digunakan untuk pembiayaan PLTGB, Bupati Kutim mengatakan untuk PLTGB,  itu sudah ada perusahan yang ingin melanjutkan, tanpa menggunakan APBD Kutim.

“Ada dua perusahan yang sudah sepakat mau lanjutkan. Entah mana  yang akan lanjutkan, yang penting tidak gunakan APBD,” katanya.

Seperti diketahui, dana Rp341 mliar itu adalah dana sitaan Kejaksaan dalam perkara terdakwa terpidana Anung Nugroho. Dana ini sempat mengendap di Kementerian Keuangan, setelah dieksekusi Kejari Kutim, berdasarkan putusan kasasi Anung. Namun setelah diurusi kembali, juga dengan bantuan Kejari Sanagatta, dana berhasil ditarik ke Kas Daerah.

Anung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali, tetap dinyatakan bersalah, melakukan perbuatan korupsi, sebagaimana putusan kasasi. Bedanya, dalam putusan PK, hanya dihukum 7 tahun, turun 8 tahun dari putusan kasasi, yang menghukum Anung dengan hukuman 15 tahun penjara. Sedang kerugian Negara, dikembalikan ke Negara.

Putusan PK, diambil Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) diketuai Dr H Syarifuddin dengan anggota Andi Samsan Ngandro dan H Syamsul Rakan Chan. Selain menghukum Anung dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp300 juta, jika tidak bayar, diganti pidana kurungan 6 bulan, membayar uang pengganti Rp800 juta, subsider 2 tahun kurungan. Putusan PK Anung dipublikasikan di website MA, dengan nomor perkara  Nomor 88 PK/PID.SUS/2015 Tahun 2015.

Anung, kini menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung. Sementara rekannya Apidian Triwahyudi, dalam berkas terpisa,  dihukum dan 12 tahun penjara, kini mendekam dalam Lapas Tenggarung. Apridian tidak ikut PK.

Anung disebut merugikan negara Rp 576 miliar, uang hasil penjualan saham PT KPC, milik Pemkab Kutim sebanyak 5 persen. Dalam putusan kasasi, Majelis Hakimnya diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota, Krisna Harahap, MS Lumme, Abdul Latif dan Sri Murwahyuni.

Di tingkat pertama, Anung Nugroho dihukum enam tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan dan Apidian Tri Wahyudi dibebaskan, namun di kasasi, Apidian dinyatakan bersalah dan dihukum 12 tahun penjara. (IR)

1 Comment
To Top