Ekonomi

UMSK Kutim 2017 Naik Menjadi Rp 2,5 Juta

Menunggu Persetujuan Dari Gubernur Kaltim

WARTAKUTIM.COM, SANGATTA, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim Abdullah Fauzie mengatakan, Upah minimum Sektor Kabupaten Kutai Timur (UMSK) tahun 2017 naik 4,5 persen atau naik jadi Rp 2.575.000, dari Rp 2.462.108 upah tahun 2016 lalu.

“UMSK ini merupakan hasil kesepakatan dalam  pembahasan kenaikan UMSK antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh (SB) Kutim,” kata Fauzi saat ditemui awak media, selasa (17/7/2017).

Namun, lanjut dia kenaikan upah ini baru masih menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan dari Gubernur Awang Farouk Ishak.” “Hasil kesepakatan ini telah disetujui dan ditandanggani Bupati Kutim Ismunandar untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Kaltim.

Menurutnya, kenaikan upah ini mengacu pada tahun lalu, UMSK disepakati sebesar Rp 2.381.000. Karenanya kenaikan UMSK 2017 hingga Rp 194.000, dinilai cukup besar. Sehingga Apindo Kutim merasa kenaikan tersebut akan membebani para pengusaha. Sementara SB Kutim merasa sudah standar dengan kebutuhan. Namun setelah rapat maraton selama dua bulan terakhir, baik Apindo dan SB Kutim menerima usulan kenaikan UMSK.

UMSK ini lanjutnya, mencakup sektor pertambangan seperti Batubara. Kalau untuk sektor perkebunan, sementara masih dalam pembahasan. Tapi jika bercermin dari tahun yang sudah-sudah, biasanya sektor perkebunan menyesuaikan dengan UMK,” jelas Fauzie, Selasa (17/1) kemarin.

Dikatakan, SK penetapan UMSK paling lambat yakni Februari mendatang. Namun jika mengacu pada UU Ketenagakerjaan, UMSK berlaku sejak tanggal 31 Januari 2017. Namun jika sampai dengan tanggal tersebut SK Gubernur Kaltim belum keluar, maka pembayaran UMSK akan dibayarkan sekaligus di bulan selanjutnya.

Diakui, dasar kenaikan UMKS adalah hasil survei yang dilakukan dewan pengupahan terhadap harga kebutuhan bahan pokok di lapangan, setelah itu dirumuskan untuk dijadikan standar atas usulan dan penetapan kenaikan UMSK. Termasuk rujukan UMSK itu dari surat edaran, atau Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim juga dipakai. “Meskipun  saat pembahasan sempat alot, tapi baik Apindo dan SB Kutim menyepakati adanya kenaikan UMSK 2017,” katanya.(ima)

Click to comment
To Top
%d blogger menyukai ini: